MAMUJU — Instruksi tegas Gubernur Sulawesi Barat itu menyasar seluruh rumah sakit, puskesmas, dan unit pelayanan kesehatan di bawah naungan pemerintah daerah. Suhardi Duka menekankan bahwa negara wajib hadir memberikan perlindungan tanpa memandang status sosial maupun kemampuan finansial pasien.
“Jangan sampai ada masyarakat yang datang berobat lalu ditolak hanya karena miskin atau memiliki keterbatasan biaya. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh masyarakat,” ujarnya di hadapan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan UPTD se-Sulawesi Barat.
Jaminan Layanan Cepat dan Profesional bagi Pasien Kurang Mampu
Dalam arahannya, orang nomor satu di Sulbar itu meminta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan bergerak cepat dan profesional. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama, terutama bagi mereka yang datang dengan kondisi darurat namun terbentur biaya.
Suhardi Duka menambahkan, komitmen ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan akses kesehatan yang adil dan merata. Ia meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap warga mendapatkan layanan sesuai ketentuan yang berlaku.
DKPPKB Sulbar Siap Kawal Implementasi di Lapangan
Menindaklanjuti instruksi gubernur, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat langsung bergerak. Kepala DKPPKB, dr. Nursyamsi Rahim, memastikan pihaknya akan mengawal kebijakan ini melalui penguatan koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan seluruh fasilitas kesehatan di wilayah Sulbar.
“Kami terus memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kemampuan ekonomi,” tegas dr. Nursyamsi Rahim.
Program Quick Wins 'Sulbar Sehat' dan Target Universal Health Coverage
Penguatan akses layanan ini merupakan bagian dari implementasi program prioritas Quick Wins “Sulbar Sehat”. Salah satu pilar utamanya adalah penguatan Jaminan Kesehatan Universal atau Universal Health Coverage (UHC).
“Melalui program ini, kami terus mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Salah satu pilar utamanya adalah penguatan UHC, sehingga tidak ada lagi warga yang terkendala mendapatkan pelayanan kesehatan karena faktor ekonomi,” jelas dr. Nursyamsi Rahim.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemprov Sulbar berharap layanan kesehatan yang inklusif dapat terus diwujudkan. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sulawesi Barat secara menyeluruh.
