MAMUJU — Puluhan petugas surveilans dari Dinas Kesehatan kabupaten dan Puskesmas se-Sulawesi Barat dikumpulkan dalam Pertemuan Evaluasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) serta Implementasi Surveillance Working Tools (SWT) Tahun 2026. Kegiatan ini digelar di Hotel Matos, Mamuju, pada 28–30 Juli 2026.
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Sumarjaya, yang membuka pertemuan secara resmi menegaskan bahwa kualitas pelaporan menjadi penentu utama keberhasilan sistem kewaspadaan dini. Menurutnya, analisis epidemiologi dan tindak lanjut terhadap setiap sinyal kewaspadaan harus berjalan kolaboratif dari tingkat provinsi, kabupaten, rumah sakit, hingga puskesmas sebagai garda terdepan.
SKDR merupakan instrumen strategis untuk mendeteksi secara dini penyakit yang berpotensi menjadi KLB maupun wabah. Semakin cepat sinyal kewaspadaan terdeteksi, semakin cepat pula respons penanggulangan bisa dilakukan.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), dan Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) Indonesia. Selain mengevaluasi capaian pelaksanaan SKDR di seluruh kabupaten, peserta juga memperkuat pemanfaatan SWT sebagai instrumen analisis data surveilans yang lebih efektif.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyebut penguatan sistem surveilans sebagai investasi penting dalam menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa surveilans yang berkualitas adalah fondasi utama dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyakit.
"Melalui evaluasi SKDR dan implementasi SWT, kami berharap seluruh jejaring surveilans di Sulawesi Barat semakin mampu mendeteksi ancaman penyakit secara dini, melakukan analisis yang akurat, serta memberikan respons yang cepat dan tepat demi mencegah terjadinya KLB maupun wabah," ujarnya.
Penguatan sistem kewaspadaan dini ini sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni "Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera". Pemerintah provinsi mendorong peningkatan kapasitas daerah dalam melindungi masyarakat secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat bersama Kementerian Kesehatan RI menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten, puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan sistem kewaspadaan dini yang semakin kuat, Sulawesi Barat diharapkan mampu mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai ancaman penyakit.