MAMUJU — Warga Sulawesi Barat yang selama ini menganggap urusan hukum sebagai proses birokrasi berbelit bisa bernapas lega. Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kemenkum Sulbar) menghadirkan layanan konsultasi langsung di ruang terbuka, tepatnya di kawasan Arteri Mamuju, Minggu (9/8). Berbagai meja layanan mulai dari pendaftaran merek, hak cipta, hingga pengurusan apostille dibuka untuk umum tanpa perlu antre di kantor.
Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang mengusung tema "Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak." Alih-alih sekadar seremoni, Kanwil Kemenkum Sulbar mengemas momen ini sebagai ruang interaksi dua arah antara petugas dan masyarakat.
Bukan Sekadar Pameran, Ada Konsultasi Langsung dengan Petugas
Masyarakat yang hadir tidak hanya menerima brosur atau informasi sepintas. Petugas dari tiga bidang layanan utama disiagakan untuk menjawab pertanyaan spesifik. Pada sektor Kekayaan Intelektual, warga bisa berkonsultasi mengenai perlindungan merek, paten, hak cipta, desain industri, hingga indikasi geografis.
Sementara itu, bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) membuka layanan informasi terkait pembuatan Perseroan Perorangan, kewarganegaraan, hingga apostille untuk keperluan dokumen luar negeri. Tersedia pula layanan dari bidang Penyuluhan, Pembentukan, dan Penegakan Hukum (PPPH) yang mencakup bantuan hukum, literasi hukum, hingga mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.
Kepala Kanwil: Digitalisasi Harus Dirasakan Manfaatnya, Bukan Sekadar Gengsi
Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menegaskan bahwa kehadiran jajarannya di ruang publik adalah bentuk komitmen untuk memastikan layanan hukum mudah dijangkau. Ia menekankan bahwa pelayanan hukum memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar proses administrasi.
"Pameran ini menjadi kesempatan bagi kami untuk hadir langsung di tengah masyarakat. Kami ingin masyarakat mengetahui berbagai layanan yang tersedia sekaligus dapat menyampaikan pertanyaan, kebutuhan, maupun masukan secara langsung kepada jajaran Kementerian Hukum," ujar Saefur.
Ia juga mengingatkan bahwa transformasi digital yang digaungkan pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada pembangunan sistem. Keberhasilan digitalisasi, menurutnya, justru diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.
"Digitalisasi harus memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Kita ingin teknologi menjadi sarana yang membuat pelayanan hukum semakin sederhana, cepat, terbuka, dan memberikan dampak. Jadi, keberhasilan transformasi bukan hanya diukur dari sistem yang dibangun, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat," jelasnya.
Antusiasme Warga Mamuju: Satu Lokasi untuk Semua Keperluan Hukum
Sepanjang kegiatan berlangsung, antusiasme warga terlihat tinggi. Kehadiran berbagai layanan dalam satu lokasi dinilai mempermudah masyarakat yang selama ini kebingungan menentukan instansi tujuan saat memiliki persoalan hukum atau ingin mengurus dokumen tertentu.
Saefur berharap interaksi langsung ini tidak berhenti setelah acara usai. Ia mengajak warga memanfaatkan momentum tersebut untuk memahami hak dan kebutuhan hukumnya sejak dini.
"Momentum ini jangan hanya kita maknai sebagai rangkaian kegiatan Hari Pengayoman. Yang lebih penting adalah bagaimana komunikasi dengan masyarakat terus terbangun. Silakan manfaatkan ruang ini untuk bertanya dan berkonsultasi, sehingga masyarakat semakin mengetahui haknya, memahami kebutuhan hukumnya, dan mengetahui layanan yang dapat diakses ketika membutuhkan," pungkasnya.
