MAMUJU — Sinergi antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan kejaksaan menjadi kunci utama dalam merealisasikan program swasembada pangan di Sulawesi Barat. Plt. Wadir Binmas Polda Sulbar AKBP Abidin Rasyid, S.H., menegaskan bahwa jajarannya tidak hanya bertugas menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga aktif mendampingi setiap tahapan pembangunan sektor pertanian.
"Kehadiran Polri bukan hanya memastikan stabilitas keamanan, tetapi juga mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan sektor pertanian," ujar Abidin Rasyid dalam forum yang dihadiri pemangku kepentingan terkait.
Pendekatan Preventif dan Kolaboratif di Lapangan
Menurut Abidin, pengawalan yang dilakukan mengedepankan pendekatan preventif dan kolaboratif. Pihaknya siap membantu penyelesaian potensi permasalahan di lapangan serta memperkuat koordinasi dengan seluruh instansi terkait, mulai dari tahap perencanaan hingga pemanfaatan lahan.
Langkah ini dinilai penting karena program cetak sawah dan optimasi lahan kerap menghadapi kendala teknis di lapangan, seperti sengketa lahan atau kendala distribusi air irigasi. Dengan pendampingan kepolisian, hambatan tersebut diharapkan dapat diminimalisir sejak dini.
Pendampingan Hukum dari Kejaksaan untuk Tata Kelola Akuntabel
Forum yang diselenggarakan BPLIP Kelas I Makassar ini juga menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pelaksanaan program secara akuntabel. Pendampingan hukum dari Kejaksaan menjadi salah satu poin penting agar setiap tahapan kegiatan terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kolaborasi ini dinilai krusial untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan bantuan pemerintah benar-benar dirasakan petani di Sulawesi Barat. Penguatan sistem irigasi dan mitigasi kekeringan juga menjadi fokus pembahasan, mengingat kondisi geografis daerah yang rentan terhadap perubahan cuaca.
Target: Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan Nasional
Melalui sinergi yang solid, Polda Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung setiap program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dukungan ini merupakan bagian dari implementasi Polri Presisi yang diharapkan hadir memberikan manfaat nyata bagi publik.
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, percepatan realisasi program strategis nasional di bidang pertanian ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Barat secara berkelanjutan.
