JAKARTA — Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan program Sekolah Rakyat tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan kolaborasi erat dengan pemerintah daerah. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi perwakilan dari tiga daerah, yakni Wakil Bupati Probolinggo Lora Fahmi, Plt Bupati Kuantan Singingi Muklisin, dan Ketua DPRD Polewali Mandar Fahry Fadly di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).
Agus Jabo menjelaskan, Presiden Prabowo menggagas Sekolah Rakyat sebagai instrumen untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Pendidikan gratis bagi anak-anak keluarga prasejahtera dinilai menjadi jalan keluar agar kemiskinan tidak diwariskan dari orang tua ke anak.
"Jadi beliau tidak ingin kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin. Sekolah Rakyat ini jalan untuk menggraduasi saudara-saudara kita yang miskin melalui jalur pendidikan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).
Progres Pembangunan di Sulbar Capai 90 Persen
Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, melaporkan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di daerahnya berjalan sesuai rencana. Lokasi sekolah berada di atas lahan seluas 6,5 hektare di Desa Sambalibali, Kecamatan Luyo.
Menariknya, tanah untuk sekolah tersebut merupakan hibah pribadi dari Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud. Fahry menyebut Sulawesi Barat mendapat jatah dua Sekolah Rakyat, masing-masing di Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar.
"Alhamdulillah, di Provinsi Sulawesi Barat ada dua Sekolah Rakyat, yaitu satu di Kabupaten Mamuju, dan satunya di daerah kami, daerah Kabupaten Polewali Mandar. Dan tanah yang digunakan, Sekolah Rakyat itu adalah tanah hibah, tanah pribadi Bapak Bupati Kabupaten Polewali Mandar," tambahnya.
Kuansing Targetkan Operasional Akhir Agustus
Senada dengan Polman, Plt Bupati Kuantan Singingi Muklisin memastikan kesiapan daerahnya menyambut tahun ajaran baru. Progres pembangunan gedung permanen di Komplek Sport Center Teluk Kuantan telah rampung 90 persen.
Pihaknya menargetkan sekolah mulai beroperasi pada pertengahan Agustus ini. Berbagai kebutuhan pendukung seperti guru, wali asuh, hingga wali asrama juga telah disiapkan untuk menyambut para siswa.
"Tanggal 18 sampai 28 Agustus masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, 31 Agustus itu matrikulasi," ungkap Muklisin.
Probolinggo Kejar Ketertinggalan Lahan
Berbeda dengan dua daerah lainnya, pembangunan gedung permanen di Kabupaten Probolinggo sempat tertunda akibat kendala pengadaan lahan. Namun, Wakil Bupati Probolinggo, Lora Fahmi, menyebut hambatan tersebut kini hampir selesai.
Pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 5,2 hektare yang statusnya sudah siap. Sisanya, sekitar 2 hektare, berasal dari tanah kas desa yang proses administrasinya tengah diselesaikan melalui musyawarah desa (Musdes).
"Alhamdulillah, hari ini untuk lahan yang sudah ready 5,2 hektare, yang sisa untuk sampai 7 hektare ada tanah kas desa yang hari ini sampun (sudah) mendapat persetujuan, sudah dilaksanakan Musdesnya untuk dilepas, hanya sedang dalam proses ini. Nah, untuk itu, kami berharap bahwa dalam pelaksanaan (pembangunan) tahap tiga ini sudah bisa segera dimulai agar di kami juga," tutup Lora Fahmi.
Dalam kesempatan itu, Agus Jabo kembali menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam menyukseskan program ini, terutama dalam hal pendampingan operasional. "Tinggal jenengan (Anda) mengelola. Saya minta tolong, bupati dan jajarannya mendukung kepala sekolah dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah itu," katanya.
