MAMUJU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menilai pemahaman terhadap legalitas badan hukum penting untuk memberi kepastian hukum atas keberadaan dan kegiatan organisasi maupun badan usaha. Karena itu, Kanwil Kemenkum Sulbar memperkuat layanan konsultasi AHU sebagai pintu masuk bagi warga yang membutuhkan informasi tersebut.
Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat. Materi yang dibahas mencakup jenis-jenis badan hukum, tata cara pendirian, persyaratan, serta tahapan administrasi yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Konsultasi AHU di Kanwil Kemenkum Sulbar tidak hanya menyasar pendirian perseroan. Petugas juga memberi penjelasan mengenai layanan yayasan serta kewajiban pelaporan Pemilik Manfaat atau Beneficial Ownership pada perseroan perorangan.
Pendampingan diberikan agar masyarakat dapat menentukan bentuk badan hukum yang tepat sesuai kebutuhannya. Warga juga diarahkan memahami prosedur administrasi yang harus dilakukan setelah badan hukum berdiri.
Layanan konsultasi ini sekaligus menjadi sarana bagi Kanwil Kemenkum Sulbar untuk memetakan kebutuhan informasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Temuan dari sesi konsultasi dipakai untuk mengevaluasi kualitas pelayanan ke depan.
Saefur menegaskan pelayanan hukum harus hadir secara informatif, mudah diakses, dan responsif. Menurutnya, pemahaman yang baik memungkinkan masyarakat memenuhi kewajiban administrasi sekaligus menghindari masalah hukum di kemudian hari.
"Pelayanan hukum perlu hadir secara informatif, mudah diakses, dan responsif. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat menentukan bentuk badan hukum yang tepat sekaligus memenuhi kewajiban administrasinya," ujar Saefur.
Melalui layanan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar mendorong pelayanan AHU yang lebih responsif dan tepat sasaran. Upaya ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas dan tertib administrasi badan hukum.
Saefur menyebut konsultasi AHU menjadi bagian dari upaya Kanwil memastikan masyarakat memperoleh informasi hukum yang jelas. Warga diharapkan dapat memahami layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
"Layanan konsultasi AHU menjadi bagian dari upaya Kanwil untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi hukum yang jelas dan dapat memahami layanan yang sesuai dengan kebutuhannya," ujar Saefur.
Kanwil Kemenkum Sulbar berencana melanjutkan layanan konsultasi ini sebagai agenda rutin. Masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai badan hukum dapat langsung mendatangi kantor Kanwil di Mamuju.